|
|
|
Masih Ada Tantangan Dalam Penghapusan TPPO |
|
|
|
|
 Yogyakarta – gugustugastrafficking.org - Masih ada beberapa masalah pokok yang menjadikan proses penghapusan PTPPO menjadi sulit, antara lain pada proses penegakan hukum, sulitnya akses layanan pemulihan dan reintegrasi yang disediakan, masih belum adanya upaya integral dalam penanganan PTPPO dan rendahnya dukungan lingkungan sekitar. Hal tersebut disampaikan oleh Hening Budiyawati dari Yayasan Setara yang tampil sebagai salah satu narasumber dalam Seminar tentang Akses Perlindungan Hukum, Pemulihan dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Korban Perdagangan Manusia di Yogyakarta (22/12). |
|
Selanjutnya...
|
 Yogyakarta, gugustugastrafficking.org- Walaupun terus dilakukan sosialisasi dan dibarengi dengan pelaksanaan Pergub no.31 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT), tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan PRT anak masih ada dalam masyarakat. Keberadaaan PRT anak tampaknya berkait dengan budaya masyarakat dan keberadaaanya tidak dapat dengan serta merta dihilangkan. Keberadaaan PRT anak memang memiliki dua sisi, pertama bahwa anak seharusnya memang tidak dipekerjakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, namun di sisi lain, anak yang bekerja memang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan guna menunjang kehidupannya dan dalam beberapa kasus juga untuk mendapatkan pendidikannya. Problematika ini disampaikan oleh DR. Y. Sari Murti, salah satu tim penyusun Pergub PRT dalam sosialisasi Pergub No.31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga di Yogyakarta (24/11) |
|
Selanjutnya...
|
|
|
Mencegah Trafficking Melalui Kearifan Lokal |
|
|
|
 Yogyakarta – gugustugastrafficking.org - Pencegahan dan penghapusan tindak pidana perdagangan orang memiliki dasar yang kuat; Pancasila, undang-undang dasar, dan kesepakatan internasional jelas menyebutkan bahwa perdagangan orang adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dihapuskan. Demikian juga nilai-nilai lokal masyarakat indonesia yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak kemanusiaan dan melarang perdagangan orang. Hal ini disampaikan Deputi Perlindungan Perempuan Kementerian PP dan PA, Drs Syafruddin Setiabudi, M.Hum dalam sambutan pembukaannya dalam Uji Publik Kebijakan Pencegahan Perdagangan Orang melalui Kebijakan Kearifan Lokal di Yogyakarta (1/11) |
|
Selanjutnya...
|
|
Kebijakan Perlindungan Anak Perlu Didasarkan Pada Kajian |
|
|
|
|
Yogyakarta - gugustugastrafficking - Walaupun DIY termasuk daerah dengan kondisi pemenuhan hak anak yang baik, Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berarti bebas terhadap ancaman atas tak tepenuhinya hak-haknya. Hal ini terungkap dalam presentasi hasil Kajian tentang Kebijakan Perlindungan Terhadap Anak yang disampaikan oleh Dr. Sari Murti, SH. M.Hum sebagai salah satu anggota tim kajian yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Presentasi tersebut dilaksanakan dalam rangka penjaringan masukan masyarakat dalam kaitannya dengan permasalahan anak untuk menyempurnakan hasil kajian (19/10). |
|
Selanjutnya...
|
|
|
|
|
|
|
Halaman 1 dari 4 |