Buku  Saku  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)   bagi  Aparat Kepala  Desa  ini  dapat  disusun.  Hal  ini  sangat  penting  mengingat  TPPO  yang  mayoritas  korbannya adalah  perempuan  dan  anak  merupakan  kejahatan  berat  terhadap  ha  azasi  manusia  dan  sangat bertentangan  dengan  norma  –  norma  kehidupan  yang  dilandasi  penghormatan  terhadap  hak  azasi manusia.  

Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) – khususnya perempuan dan anak, dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Korban dalam hal ini diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali, serta dirampas hak asasinya, bahkan beresiko pada kematian.

Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan realisasi dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.