Home » Penegakan Hukum » Program
 
Program


Norma dan Penegakan Hukum PDF Cetak E-mail

Tujuan  :

Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO dan ESKA

Target   :

1. Diterapkannya standar International dalam penegakan hukum bagi TPPO dan ESKA                   

2. Terwujudnya rasa keadilan bagi korban TPPO dan ESKA                     

3. Berkurangnya kasus TPPO dan ESKA.  

MASALAHKEGIATANINDIKATOR
PROSESHASIL
1234
Belum adanya UU yang mengesahkan ratifikasi instrumen International terkait dengan trans nasional organized crime Penyusunan RUU tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Pelaku Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Suplemen Konvensi PBB Melawan Transnational Orgized Crime / TOC)  -   Mempercepat pembahasan (di DPR) RUU ttg Pengesahan Protokol untuk mencegah, memberantas dan menghukum bagi pelaku TPPO, terutama perempuan dan anak   -   Disahkannya RUU tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Pelaku Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC);
 -       Menurunnya jumlah kasus TOC 
 Penyusunan RUU tentang Pengesahan Protokol Memberantas Penyelundupan Imigran melalui Darat, Laut, dan Udara. 

-   Adanya rapat pembahasan (di DPR) yg membahas draf RUU. 

-    

-  Disahkanya UU tentang pengesahan protokol pemberantasan penyelundupan imigran melalui darat, laut dan Udara 

-  Menurunnya kasus-kasus penyelundupan orang

Masih tingginya tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus TPPO dan ESKA 

- Memperkuat sistem monitoring dan pengawasan penanganan kasus TPPO dan ESKA   

- Mengembangkan dan memperkuat kelompok swadaya masyarakat dalam pengawasan penanganan kasus TPPO;  

-     Adanya sistem monitoring dan pengawasan penanganan kasus TPPO dan ESKA yang melibatkan masyarakat 

-   Adanya kelompok masyarakat yang terlibat dalam monitoring dan pengawasan penanganan kasus TPPO dan ESKA-     Membuat petunjuk teknis yang aplikatif dalam sistem monitoring

-  Adanya laporan tentang kasus-kasus korupsi/ penyimpangan yang dilakukan APH dalam penanganan kasus TPPO dan ESKA 

- Terciptanya APH yang bersih dari KKN 

- Adanya tindakan hukum bagi pelaku korupsi dalam penanganan kasus TPPO dan ESKA

-  Semakin meningkatnya jumlah kasus TPPO dan ESKA yang diselesaikan secara hukum dan semakin berkurangnya  jumlah pelaku TPPO dan ESKA yang lolos dari tindakan hukum

Belum adanya pedoman pelaksanaan/ prosedur yang mengatur tentang penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak  

-  Percepatan proses penyusunan revisi atau perubahan  atas UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang memuat konsep diversi dan restorative justice 

-  Penyusunan pedoman penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

- Disahkannya RUU tentang perubahan  atas UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak -  Ditetapkannya surat keputusan bersama tingkat menteri/ pimpinan lembaga negara.-  Setiap kasus ABH mendapatkan proses hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip restorative.
1)      Belum adanya pemahaman yang sama dalam penerapan perundang-undangan yg terkait dengan PTPPO dan ESKA di antara aparat penegak hukum (APH) 2)      Masih adanya APH yang meminta saksi yang melihat kejadian tersebut secara langsung, terutama pada kasus exploitasi seksual   

- Pengembangan kerjasama antar APH dalam penanganan kasus TPPO dan ESKA   

- Pengembangan capacity building bagi APH/CJS.             

- Adanya rapat koordinasi dan forum bersama antar APH/CJS dalam penanganan kasus TPPO dan ESKA 

- Adanya pelatihan bersama antar APH dalam hal penanganan kasus TPPO dan ESKA     

- Adanya persamaan persepsi tentang alat bukti saksi  

1.   Adanya perspektif yang sama dalam penerapan perundangan-undangan di antara APH di dalam menangani kasus TPPO dan ESKA  2.      Vonis atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa pelaku  TPPO dan ESKA dikenakan hukuman masksimal sesuai dengan perundang-undangan.Penyelesaian kasus TPPO dan ESKA secara tuntas, hingga  putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
Lemahnya perlindungan legal terhadap TKI mendorong tingginya kasus TPPO dan ESKA melalui proses migrasi  Revisi UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang banyak menyerahkan perlindungan TKI pada PJTKI   Revisi MoU antara Indonesia dan Malaysia yang mengijinkan dokumen dipegang majikan    Optimalisasi pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan TKI Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya

-    Adanya rapat antar departemen untuk membahas revisi UU No. 39/2004

-     Adanya revisi atas pasal-pasal UU No. 39/2004 yang berkontribusi pada lemahnya perlindungan terhadap TKI  

-  Adanya pertemuan bilateral dengan Malaysia yang membahas merevisi MoU    

 -    Dioptimalkannya peran POKJA dalam pelaksanaan Inpres No. 6/ 2006      

-  Adanya proses ratifikasi konvensi

1.Substansi UU No. 39 /2004 lebih menjamin perlindungan legal bagi TKI sejak dari proses perekrutan sampai kembali ke daerah asal    2.adanya perjanjian bilateral dengan Malaysia dengan  substansi yang lebih melindungi TKI   3.Kasus-kasus yang dihadapi TKI semakin berkurang      

- Diratifikasinya konvensi  

Belum dilakukannya harmonisasi norma hukum perlindungan anak dari eksploitasi seksual komersial dan trafiking anak.Ratifikasi   Optional  Protocol of CRC on Child Prostitution, Sale of Children and Child Pornograpy.Ratifikasi konvensi Hukum nasional lebih menjamin perlindungan hukum bagi anak terhadap ancaman ESKA dan perdagangan anak
Ratifikasi Protocol to Prevent, Suppress and  Punish Trafiicking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the UN’s Convention Against Transnational Organized Crimes.Ratifikasi konvensi Hukum nasional lebih menjamin perlindungan hukum bagi anak terhadap ancaman ESKA dan perdagangan anak  
Meningkatkan status ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak (UN’s Convention on the Rights of the Child) dari Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 menjadi undang-undang.Ratifikasi konvensi Hukum nasional lebih menjamin perlindungan hukum bagi anak terhadap ancaman ESKA dan perdagangan anak  
Mendorong lahirnya dan Ratifikasi Perjanjian Bilateral Indonesia-Malaysia mengenai Pemberantasan Tindak Pidana ESKA dan TPPO.Ratifikasi konvensi Hukum nasional lebih menjamin perlindungan hukum bagi anak terhadap ancaman ESKA dan perdagangan anak  
Mendorong lahirnya dan Ratifikasi Perjanjian Biletaral Indonesia-Singapura mengenai Pemberantasan Tindak Pidana ESKA dan Trafiking.Ratifikasi konvensi Hukum nasional lebih menjamin perlindungan hukum bagi anak terhadap ancaman ESKA dan perdagangan anak  
Mendorong lahirnya dan Ratifikasi Perjanjian Biletaral Indonesia dengan Negara-negara tujuan lainnya mengenai Pemberantasan Tindak Pidana ESKA dan Perdagangan orang. Ratifikasi konvensi Hukum nasional lebih menjamin perlindungan hukum bagi anak terhadap ancaman ESKA dan perdagangan anak  
Belum disahkannya/ belum tersedianya norma atau materi hukum perlindungan anak dari eksploitasi seksual komersial dan perdagangan anak.Penyusunan RUU KUHP; Rapat Penyusunan  RUU KUHP KUHP

- Kriminalisasi kejahatan ESKA dan TPPO. Norma hukum pidana dan ketentuan pidananya bersesuaian dengan UU No 21/2007 dan UU No. 23/2002. 

-Adanya jaminan atas perlindungan saksi dan korban dalam hukum acara pidana, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan

Penyusunan RUU Peradilan Pidana Anak (menggantikan UU No 3 Tahun 1997). Rapat Penyusunan RUU Peradilan Pidana Anak Adanya jaminan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban TPPO dan ESKA serta anak-anak yang berhadapan dengan hukum  
Penyusunan RUU Kesejahteraan Sosial; Rapat Penyusunan RUU Kesejahteraan Sosial Disahkannya RUU Kesejahteraan Sosial menjadi UU Kesejahteraan Sosial  Adanya jaminan kesejahteraan dan asuransi sosial bagi korban kejahatan TPPO dan ESKA 
Penyusunan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama. Rapat Pernyusunan RUU Terapan Pengadilan AgamaMemastikan perlindungan hak-hak anak dan korban dalam Hukum Terapan Peradilan Agama.
Penyusunan RUU  tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional [sebagaimana perintah/ mandat Pasal 5 ayat (1) Jo. ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional]. (apakah ini untuk jamsos TKI  korban TPPO atau askeskin?)Disahkannya RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional Adanya jaminan Sosial untuk mencegah, memulihkan dan rehabilitasi korban.    
 Penyusunan RUU tentang Rumah Sakit Rapat Penyusunan RUU tentang Rumah Sakit menjadi UUDisahkannya RUU tentang Rumah Sakit menjadi UU  Adanya kepastian/penegasan  akan kewajiban dan tanggung jawab rumah sakit untuk menampung korban kejahatan ESKA dan trafiking, termasuk pasien miskin.
Belum adanya  materi hukum untuk perubahan dan pengembangan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan anak dari eksploitasi seksual komersial dan perdagangan anak di luar negeri Penyusunan RUU tentang Hubungan Luar Negeri (mengganti/ amandemen UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri).   Disahkannya RUU tentang Hubungan Luar Negeri  Adanya kepastian akan  peran yang lebih besar dari perwakilan Indonesia di luar negeri dalam memberikan perlindungan, pemulihan, pemulangan (Pasal 54 UU No. 21/2007). 
Penyusunan RUU tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (menggantikan UU Nomor 26 Tahun 2000). Rapat penyusunan RUU tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Disahkannya RUU tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menggantikan UU No, 26/2000 Adanya kepastian tentang pemenuhan hak atas restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi.
Penyusunan RUU Kesehatan (menggantikan UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). Rapat Penyusunan RUU Kesehatan untuk menggantikan UU No. 23/1992 tentang KesehatanDisahkannya RUU Kesehatan untuk menggantikan UU No. 23/1992 tentang Kesehatan  Memastikan perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi korban, memastikan jaminan pembiayaan perawatan kesehatan bagi korban
Adanya Perda yang destruktif dan /atau kontradiktif dengan peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan anak dari ESKA dan perdagangan anak  

Review Perda yang destruktif dan bertentangan dengan peraturan perundangan terkait dengan perlindungan anak dari ESKA dan trafiking anak, termasuk namun tidak terbatas pada:  ·      Perda mengenai Pencatatan Kelahiran. 

·     Perda mengenai Jaminan Kesejahteraan dan Asuransi Sosial.

·     Perda tentang Perlindungan TKI

·     Perda mengenai Penyelenggaraan Pendidikan untuk Semua

Harmonisasi hukum antara Perda dengan UU No 21/2007 dan/ atau UU No 23/2002.                       Tidak ada lagi Perda destruktif atau bertentangan dengan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak dari ESKA dan trafiking                   
Belum adanya  preseden hukum atau Yurisprudensi Mahkamah Agung RI,  perihal penerapan sanksi pidana atas kejahatan ESKA dan perdagangan orang, serta belum tersedianya Surat Edaran MA RI perihal penanganan perkara TPPO dan ESKA Terlahirnya Yurisprudensi hukum mengenai perlindungan anak dari kejahatan ESKA dan atau perdagangan orang dengan mengacu atau penerapan pasal-pasal ketentuan pidana dari UU No 21 Tahun 2007, atau UU No 23 Tahun 2002.Terbentuknya preseden dan Yurisprudensi tetap, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan UU No 21/2007 dan/atau UU No 23/2002.Adanya kepastian adanya landmark decitions dalam perkara tindak pidana ESKA dan trafiking sesuai UU No 21/2007 dan/atau UU no 23/2002.   
Terlahirnya Yurisprudensi hukum mengenai  pembayaran atas Restitusi kepada korban/ ahli warisanya. Terbentuknya preseden dan Yurisprudensi tetap, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan UU No 21/2007 dan /atau UU No 23/2002Adanya kepastian adanya landmark decitions dalam perkara tindak pidana ESKA dan trafiking sesuai UU No 21 /2007 dan /atau UU no 23/2002.
Terlahirnya Yurisprudensi hukum mengenai tindak pidana eksploitasi anak untuk ESKA dan perdagangan orang terhadap pelaku perbuatan eksploitasi pornografi anak.Terbentuknya preseden dan Yurisprudensi tetap, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan UU No 21/2007 dan/ atau UU No 23/2002Adanya kepastian adanya landmark decitions dalam perkara tindak pidana ESKA dan trafiking sesuai UU No 21/2007 dan/atau UU no 23/2002.  
Terlahirnya Yurisprudensi hukum mengenai kejahatan eksploitasi penggunaan anak dalam/ untuk pariwisata (child sex tourism). Terbentuknya preseden dan Yurisprudensi tetap, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan UU No 21/2007 dan/atau UU No 23/2002Adanya kepastian adanya landmark decitions dalam perkara tindak pidana ESKA dan trafiking sesuai UU No 21/2007 dan/atau UU no 23/2002.  
Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI mengenai penanganan sidang perkara ESKA dan TPPO Dikeluarkannya surat edaran Tersedianya ketentuan mengenai tatacara dan prosedur serta  administrasi dalam penanganan perkara tindak pidana ESKA dan TPPO
Terbitnya Surat Edaran Kejaksaan Agung RI perihal penuntutan perkara TPPO dan ESKA.  Tersedianyaketentuan mengenai tatacara dan prosedur serta  administrasi dalam penuntutan perkara TPPO dan ESKA
Terbitnya Surat Perintah mengenai tatacara penyelidikan, penyidikan, dan  perkara TPPO dan ESKA     Tersedianya   Ketentuan   mengenai tatacara   dan prosedur serta   administrasi  dalam tatacara penyelidikan, penyidikan, dan  perkara TPPO dan ESKA
Lemahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penanganan kasus ESKA dan trafiking anak  Terbangunnya Mekanisme Nasional untuk Pengawasan dan Perlindungan dalam  Memberantas Kejahatan TPPO dan ESKA, yang melibatkan masyarakat 

- Adanya forum dan atau kerjasama antara lembaga-lembaga masyarakat, NGO, organisasi profesi, dan lembaga penegakan hukum untuk melindungi korban dan saksi dalam penanganan kejahatan TPPO dan ESKA 

- Adanya pelatihan penanganan TPPO dan ESKA bagi masyarakat dan NGO  - Adanya ESKA dan TPPO Watch yg melibatkan semua pihak  

Tidak ada lagi kasus TPPO dan ESKA yang tidak tertangani
Tersedianya sumberdaya penegak hukum (Hakim, Jaksa Petuntut Umum, Penyidik) yang sensitif akan hak anak dalam penanganan perkara TPPO dan ESKA.Melakukan pendidikan dan pengembangan ketrampilan dalam pengungkapan, penyelidikan, penyidikan perkara TPPO dan ESKA;  Melakukan pendidikan dan pengembangan informasi hukum mengenai TPPO dan ESKAMelakukan pendidikan dan penyegaran Hakim perihal penanganan perkara TPPO dan ESKA. Membuat SOP bagi polisi penyidik dalam penanganan kasus ESKA dan PTPPO Terlaksananya program pendidikan dan pengembangan informasi hukum bagi aparat penegak hukum                          Terlaksanakanya standart operasional untuk penyidikan kasus-kasus ESKA dan TPPO oleh polisi penyidik

Kasus-kasus TPPO dan ESKA diselesaikan dengan perspektif hak anak                         

Pembuatan BAP kasus-kasus ESKA dan TPPO menggunakan cara-cara yang sensitif korban.

Lemahnya bantuan hukum bagi korban  Mengefektifkan kegiatan layanan bantuan hukum korban TPPO – ESKA sejak tahap identifikasi.Terselenggaranya penyidikan dan tersusunnya BAP korban TPPO - ESKA.Jumlah korban TPPO–ESKA yang mendapatkan layanan bantuan hukum semakin meningkat.
Masih sedikitnya pemprop, pemkab/ pemkot yang menindaklanjuti perUUan PTPPO dan PESKA dalam bentuk PERDA Mendorong Pemda (propinsi, kabupaten/ kota) untuk membuat Perda untuk menindaklanjuti PerUUan PTPPO dan RAN Adanya fasilitasi pembuatan Perda Adanya Perda yang menindaklanjuti perundang-undangan PTPPO dan PESKA
Belum ada perjanjian extradisi Indonesia dengan negara-begara tujuan TKIMembuat perjanjian Extradisi dengan negara2 Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Saudi Arabia, Hongkong, Taiwan, Brunai Darusalam,  Korea, dll.Bilateral Agreement dalam hal penangkapan pelaku trafiking di negara2 tujuan TKI dapat dilakukan oleh APH di Indonesia dengan luar negeri.Pelaku di luar negeri dapat dipidanakan (hand over of suspect)
Indonesia sudah menandatangi Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) antara begara-negara ASEAN, tetapi belum dimanfaatkan untuk kebutuhan bantuan bagi korban perdagangan orangMengoptimalkan MLAT antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainya dalam memberikan bantuan hukum bagi korban trafiking di luar negeri.Dilaksanakannya bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara yang menandatangani MLATKorban trafiking di luar negeri mendapatkan bantuan hukum yang memadai, sebelum dia dikembalikan ke Indonesia
 


Hakcipta@2009 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang