Home » Provinsi » Aceh » DEFINISI ANAK DALAM SEBUAH PERADILAN
 
DEFINISI ANAK DALAM SEBUAH PERADILAN PDF Cetak E-mail

Banda Aceh, 06 September 2009

Banda Aceh, gugustugastrafficking.org-Mengutip Konsiderans dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hal tersebut merupakan satu harapan yang ingin kita wujudkan di negara ini.

Namun, hal ini menimbulkan kontra dengan apa yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2009 lalu, dimana diberitakan oleh kompas.com tentang penangkapan oleh polisi dari Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta terhadap ke-10 (sepuluh) orang anak yang pada saat itu telah bermain judi dengan taruhan Rp 1.000 per anak di kawasan bandara. Sebagian besar dari mereka adalah pelajar SD negeri Rawa Rengas dan pekerjaan mereka sehari-hari adalah menjadi penyemir sepatu di kawasan bandara Soekarno-Hatta. Tentunya, berita tersebut adalah salah satu dari sekian banyaknya permasalahan yang berisikan lembaran suram untuk masa depan anak-anak Indonesia yang telah merayakan Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2009 lalu.

Di lihat dari Undang-undang No. 23 Tahun 2009, definisi anak pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seperti yang diberitakan, bahwa usia anak-anak tersebut masih berusia 10 sampai dengan 16 tahun, maka hal tersebut menjadi pertanyaan, pantaskah mereka diberlakukan seperti itu? Tentunya hal itu akan menimbulkan pro dan kontra dari para pihak dalam mengnyikapinya.  Sementara pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sendiri mengirimkan surat kepada PN Tangerang meminta agar proses persidangan bagi 10 anak yang didakwa berjudi itu diadakan secara maraton dengan vonis bebas murni. Sekretaris Jenderal Komnas Anak Arist Merdeka Sirait menyatakan, dasar dari permintaan itu karena dakwaan terhadap anak-anak tersebut mengada-ada: ”Lagi pula sebagian anak-anak itu masih sekolah, Saya harap mereka akan masuk sekolah lagi,” ujarnya.

Selain mendesak menghentikan proses persidangan dan membebaskan anak-anak tersebut dari jeratan hukum, KPAI juga meminta agar kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang telah menghukum mereka meminta maaf kepada anak-anak tersebut.Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menyatakan menyesalkan sikap kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri yang telah menghukum anak-anak tersebut. ”Kedatangan kami pada intinya ingin agar anak-anak itu dibebaskan dari segala hukuman dan nama baik mereka harus dibersihkan. Proses hukum yang dilakukan selama ini melanggar Pasal 16 dan 62 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Dampak atas perbuatan yang dilakukan anak-anak tersebut, mereka didakwa melanggar Pasal 303 kesatu butir kedua KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengenai perjudian yang ancaman hukumannya 10 tahun. Selain itu, para terdakwa (anak) didakwa dengan dakwaan subsider, yakni melakukan perjudian yang melanggar Pasal 303 bis KUHP. Hal ini terlihat ketika adanya proses persidangan terhadap anak-anak tersebut yang dilakukan pada sidang pertama hari senin tanggal 13 Juli 2009, dimana mereka disangka, dituduh telah melanggar Undang-undang pidana.  

Memang persidangan tersebut tertutup untuk umum, dimana para hakim, jaksa, dan pengacara juga tidak memakai jubah saat bersidang, melainkan berbaju safari. Namun, hal tersebut justru merupakan hal yang keliru bila tetap dilakukan. Proses persidangan ke dua yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa pada tanggal 21 Juli 2009 justru mengenyampingkan pelaksanaan suatu proses yang pada dasarnya adalah proses penyelesaian tindak pidana anak atau kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari proses formal ke informal atau juga disebut dengan Diversi.  

Mengenal Konsep Diversi dan Restorative Justice  dalam Peradilan Anak. 

Proses Diversi bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Tujuan lain dari Diversi adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap anak untuk dididik atau dibina olah orang tuanya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan atau negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Bila proses persidangan juga masih tetap diberlakukan, maka dapatkah anak-anak tersebut mendapat kehidupan lanyaknya anak lain yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal seperti anak-anak lainnya yang tentu tidak terbelenggu dengan persidangan dan mungkin juga akhir hukuman yang jatuh kepada mereka untuk tinggal dan menetap di lembaga permasyarakatan.  

Diversi, merupakan aturan ke-11 United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Diversi sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di indonesia memang belum mendapatkan pengaturan yang tegas, namun pada Pasal ayat (1) 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Hal ini seharusnya kembali dipikir ulang oleh berbagai pihak, bukan hanya Kepolisian dalam menangani perkara anak tersebut. Tapi juga Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum dan juga seluruh komponen banga dan negara ini.  

Konsep pencegahan yang dipikirkan adalah untuk tidak munculnya persidangan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan pertemuan secara bersama untuk berdiskusi atau musyawarah. Tentunya musyawarah yang dilakukan juga untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi si orang tua secara khususnya.  Sama seperti halnya dengan Konsep Diversi yang memang belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Restorative Justice merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian diluar criminal justice sistem (sistem peradilan pidana). Proses restorative justice bertujuan mencarikan jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatunyan hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparatur penegak hukumnya.

Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka.  Bagaimana dengan Indonesia, tentunya konsep restorative jusrtice bila kita melihat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 66 menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir untuk anak. Hal ini juga disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 pada Pasal 64 yang menyatakan secara tegas bahwa penjatuhan sanksi yang tepat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.  

PENUTUP. 

Pengadilan telah menjalankan persidangan terhadap ke-10 anak tersebut, maka pantaskah mereka mendapat perlakuan seperti itu. Sungguh hal tersebut harus benar-benar kita pikirkan secara bersama untuk kedepannya. Hal yang senada juga dikatakan ahli hukum pidana, Prof Dr Indriyanto Seno Aji. Menurut dia, “untuk perkara-perkara tertentu, seperti yang didakwakan kepada 10 anak itu, bisa dilakukan diskresi sesuai restorasi justice”.  Bagaimanapun mereka bukanlah orang dewasa, permainan judi yang mereka lakukan juga merupakan hal yang secara tidak lansung mereka dapatkan dari lingkungan tempat tinggal mereka. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dapat dibedakan, apakah itu sebuah kenakalan atau hal tersebut masuk dalam sebuah bentuk kejahatan (kriminal) sebagaimana dirumuskan dalam sebuah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).  

Suatu bentuk yang harus kita pikirkan kedepannya adalah bagaimana hal ini kembali tidak terulang kembali, untuk masa depan anak-anak Indonesia yang merdeka, bebas, dan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut.  Maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.  

Tanggungjawab tersebut secara khusus berada pada orang tua si anak, tetapi juga menjadi tanggungjawab kita bersama dalam perwujudan anak-anak Indonesia. Baik Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini sebagaimana telah diamatkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

Penulis adalah pekerja di bagian legal data base dan komunikasi di Kamal farza Lawfirm (Kantor Advokasi dan Pengacara).

Penulis juga pernah bekerja di Yayasan Anak Bangsa (YAB- sebagai Staf Advokasi)

 
Hakcipta@2009 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang