Home » Koordinasi dan Kerjasama » Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya
 
Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya PDF Cetak E-mail

Pada tanggal 12 April 2012 Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya,(selanjutnya disebut Konvensi Pekerja Migran). Konvensi ini pertama kali dideklarasikan di New York pada tanggal 18 Desember 1990 dan diberlakukan sebagai hukum internasional pada tanggal 1 Juli 2003. Indonesia telah menandatangani Konvensi ini pada tanggal 22 September 2004. Negara yang telah meratifikasi Konvensi ini baru 35  negara dan di wilayah ASEAN baru Philipina dan Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar ke luar negeri sudah selayaknya meratifikasi Konvensi ini, meskipun negara-negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia belum ada yang meratifikasi, misalnya Malaysia dan Arab Saudi.

Ratifikasi Konvensi ini sangat penting karena dapat menunjukkan pada dunia internasioal tentang komitmen suatu negara dalam melakukan perlindungan bagi pekerjanya yang bekerja di luar negeri.

Di sisi lain, dengan meratifikasi Konvensi berarti Pemerintah berkewajiban untuk memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja asing/pekerja migran dan anggota keluarganya yang bekerja di Indonesia termasuk apabila mereka terkena PHK dan berkewajiban untuk memberikan tunjangan pengangguran. Konvensi ini juga mengatur  permasalahan minimnya standar perlindungan hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya pekerja migran dan anggota keluarganya. Oleh karena itu Konvensi ini sebagai langkah awal besar guna perbaikan menyeluruh tentang penyelenggaraan perlindungan pekerja migran.

Konvensi ini mengatur beberapa hal penting, seperti:

1.      Mengatur mengenai standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini mendorong negara agar menyelaraskan perundang-undangannya dengan standar universal yang termaktub dalam Konvensi.

2.      Mengakui adanya kontribusi yang disumbangkan oleh pekerja migran terhadap ekonomi dan masyarakat negara tempat mereka bekerja serta pembangunan negara asal mereka.

3.      Mencantumkan serangkaian standar untuk perlindungan pekerja migran dan kewajiban negara yang terkait, meliputi negara asal, transit dan negara tempat bekerja.

4.      Mencegah dan menghapuskan eksploitasi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya di seluruh proses migrasi, termasuk mencegah terjadinya perdagangan manusia.

5.      Konvensi ini tidak hanya melindungi para pekerja migran, tapi juga melindungi kepentingan negara penerima pekerja migran terkait dengan pembatasan akses kategori pekerjaan guna melindungi warga negaranya.

Dengan telah diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran, maka Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan perlindungan bagi pekerja migran. Oleh karena itu, Konvensi ini harus dijadikan dasar acuan melakukan revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri.

Melalui Konvensi ini, Indonesia dapat memainkan diplomasinya dan meningkatkan posisi tawar untuk mendorong negara-negara penerima agar lebih menghormati aturan Konvensi. Untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan perlindungan pekerja migran, Pemerintah selain perlu melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar Negeri, juga perlu mengevaluasi 13 MOU yang selama ini sudah ditandatangani dengan negara penerima, terutama yang belum selaras dan masih banyak kelemahan-kelemahan dalam hal perlindungan HAM bagi pekerja migran.

Dalam memberikan pelayanan kepada pekerja migran Pemerintah harus mengacu Konvensi ini, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus seperti penelantaran atau pemalsuan dokumen untuk pekerja migran. Jika selama ini pengaturan dan hukuman kepada pekerja migran bermasalah masih lemah, nantinya melalui Konvensi ini harus dijadikan momen penegakkan hukum bagi pelaku pelanggaran Pekerja Migran.

Ratifikasi ini tidak menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Sebaliknya, ratifikasi ini dapat dijadikan modal untuk menggalang kekuatan internasional untuk menjalankan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dan, seperti kita ketahui bahwa sebagian besar pekerja migran kita adalah perempuan, dan sebagian besar yang bermasalah  adalah juga perempuan. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak peduli! 

 
Hakcipta@2009 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang