Home » Provinsi » Sumatera Utara » Penanganan Trafiking di polda Sumatera Utara
 
Penanganan Trafiking di polda Sumatera Utara PDF Cetak E-mail

https://lh5.googleusercontent.com/-SuIqervcPgY/T_PgdfelTaE/AAAAAAAAAH8/ThPHr86D4vc/s144-c/4Juli2012.jpgGugustugastrafiking.org. Kenanga 2 Juli 2012, Penanganan Trafiking di polda Sumatera Utara oleh AKBP Juliana Situmorang, SH.CN, materi disampaikan ketika Rakor Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provsu dengan Pemerintah Kab/Kota. Perdagangan manusia untuk tujuan Adopsi, jual organ  secara  ilegal. prostitusi / pemanfaatan  seksual, pemanfaatan organ reproduksi secara ilegal, perbudakan / kerja paksa / pemanfaatan tenaga atau kemampuan secara ilegal.

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku TPPO melalui  rekrutmen & pengiriman  TKI  ke  luar negeri diantaranya dijanjikan kerja di luar negeri dgn gaji menarik, pemalsuan dokumen (KTP, KK, Akte Lahir, Ijasah), sistem kerja KORPORASI dgn “sel terputus”, tanpa Kontrak Kerja / Kontrak Kerja tidak menjamin Hak TKI / tidak mengikat majikan / agen LN, ditempatkan / disekap di Penampungan Sementara sampai berbulan-bulan.

Pelatihan / BLK yg bersifat FORMALITAS / tidak berijin, tes Kesehatan yg bersifat FORMALITAS, perlindungan / fasilitasi oleh oknum, TKI  ditakut-takuti Majikan / Agen di LN krn TELAH MEMALSU IDENTITAS ( takut dilaporkan ke Polisi setempat), pasport  dipegang Majikan sampai OVER STAY, lalu dilaporkan ke Polisi / Imigrasi untuk selanjutnya di Deportasi.

Hal khusus Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni bukan delik aduan, penyidik wajib beritahu & ajukan hak Restitusi kepada korban, tidak perlu buktikan niat pelaku untuk mengeksploitasi, sahnya alat bukti lain selain 184 KUHAP (Informasi yg diucapkan/dikirim sec. elektronik / optik & Data/rekaman/tulisan/suara/foto/video), keterangan 1 (satu) saksi korban saja bila disertai satu alat  bukti yg sah lainnya sdh cukup unt buktikan terdakwa bersalah di pengadilan (psl 30), Penyadapan telepon & alat komunikasi lain (Ps. 31), pemblokiran Harta Kekayaan, kerahasiaan Identitas nama dan alamat korban, penyelenggara Negara yg salah guna wwn shg terjadi TPPO dan Subyeknya dpt korporasi (pengurus nya), percobaan TPPO sanksinya sama dgn telah terjadinya TPPO, orang yg cegah / rintangi / gagalkan sec. langsung / tdk langsung suatu penyidikan TPPO, dapat dipidana maks 5 thn, Orang yg bantu pelarian pelaku TPPO dgn cara: Sembunyikan tsk, beri fasilitas, pinjamkan uang, sembunyikan info keberadaan pelaku; dapat dipidana maks. 5 thn penjara, penjatuhan pidana thd korporasi, dpt berupa :

a.   Pidana penjara thd pengurusnya, dpt ditambah

b.   Denda, dpt ditambah

c.   Pidana tambahan, berupa :

o   Pencabutan ijin.

o   Perampasan harta hasil TPPO.

o   Pemecatan pengurus.

o   Pelarangan thd pengurus unt dirikan korporasi usaha yg sama.

Data kasus trafficking yang ditangani sejajaran Polda Sumatera Utara

wilayah

jmlh kss

 

thn

2008

thn

2009

thn

2010

tahun 2011

tahun 2012 (s/d juni)

DIT RESKRIMUM

17

4

4

12

2

POLRESTA MDN

5

1

 

1

-

DELI SERDANG

1

-

-

-

-

LANGKAT

2

1

1

-

-

BINJAI

1

2

-

-

-

ASAHAN

3

-

-

-

1

KP. 3 BELAWAN

-

-

-

1

-

SIMALUNGUN

2

-

-

-

-

TANJUNG BALAI

1

-

-

-

-

JUMLAH

32 Kasus

8 Kasus

5 Kasus

14 Kasus

3 Kasus

 

Kendala  dan  hambatan Polda Sumatera Utara dalam penanganan TPPO di Provinsi Sumatera Utara meliputi:

1.   Sistem pendataan penduduk ( KTP, Akte Lahir, KK ) yg masih rawan pemalsuan.

2.   Sistem pendataan kependudukan belum online secara Nas.

3.   Korban mencabut  laporan / tuntutan.

4.   TKI bermasalah langsung dipulangkan ke rumahnya masing2 / sdh berangkat lagi  ke LN.

5.   PPTKIS sering berpindah alamat tanpa updating data kpd instansi terkait.

6.   Sistem sel terputus dari korporasi.

7.   Korban tidak tahu identitas pelaku.

8.   Pelaku lari ke LN.

9.   Belum sama persepsi diantara APH dlm pembuktian kasus TPPO.

 

Himbauan kepada masyarakat

Ø Jangan mudah percaya kepada orang yang memberi janji manis dan bujuk rayu dengan impian yang indah (pekerjaan yang bagus, gaji yang tinggi, dll).

Ø Jangan mau menjadi pengantin pesanan (dinikahi  wna dan setelah di luar negeri diperdagangkan).

Ø Hindari pernikahan pada usia dini.

Jika ingin menjadi tki harus melalui agen resmi / pjtki, hindari perorangan

Gugustugastrafiking.org. Kenanga 2 Juli 2012, Penanganan Trafiking di polda Sumatera Utara oleh AKBP Juliana Situmorang, SH.CN, materi disampaikan ketika Rakor Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provsu dengan Pemerintah Kab/Kota. Perdagangan manusia untuk tujuan Adopsi, jual organ  secara  ilegal. prostitusi / pemanfaatan  seksual, pemanfaatan organ reproduksi secara ilegal, perbudakan / kerja paksa / pemanfaatan tenaga atau kemampuan secara ilegal. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku TPPO melalui  rekrutmen & pengiriman  TKI  ke  luar negeri diantaranya dijanjikan kerja di luar negeri dgn gaji menarik, pemalsuan dokumen (KTP, KK, Akte Lahir, Ijasah), sistem kerja KORPORASI dgn “sel terputus”, tanpa Kontrak Kerja / Kontrak Kerja tidak menjamin Hak TKI / tidak mengikat majikan / agen LN, ditempatkan / disekap di Penampungan Sementara sampai berbulan-bulan. pelatihan / BLK yg bersifat FORMALITAS / tidak berijin, tes Kesehatan yg bersifat FORMALITAS, perlindungan / fasilitasi oleh oknum, TKI  ditakut-takuti Majikan / Agen di LN krn TELAH MEMALSU IDENTITAS ( takut dilaporkan ke Polisi setempat), pasport  dipegang Majikan sampai OVER STAY, lalu dilaporkan ke Polisi / Imigrasi untuk selanjutnya di Deportasi. Hal khusus Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni bukan delik aduan, penyidik wajib beritahu & ajukan hak Restitusi kepada korban, tidak perlu buktikan niat pelaku untuk mengeksploitasi, sahnya alat bukti lain selain 184 KUHAP (Informasi yg diucapkan/dikirim sec. elektronik / optik & Data/rekaman/tulisan/suara/foto/video), keterangan 1 (satu) saksi korban saja bila disertai satu alat  bukti yg sah lainnya sdh cukup unt buktikan terdakwa bersalah di pengadilan (psl 30), Penyadapan telepon & alat komunikasi lain (Ps. 31), pemblokiran Harta Kekayaan, kerahasiaan Identitas nama dan alamat korban, penyelenggara Negara yg salah guna wwn shg terjadi TPPO dan Subyeknya dpt korporasi (pengurus nya), percobaan TPPO sanksinya sama dgn telah terjadinya TPPO, orang yg cegah / rintangi / gagalkan sec. langsung / tdk langsung suatu penyidikan TPPO, dapat dipidana maks 5 thn, Orang yg bantu pelarian pelaku TPPO dgn cara: Sembunyikan tsk, beri fasilitas, pinjamkan uang, sembunyikan info keberadaan pelaku; dapat dipidana maks. 5 thn penjara, penjatuhan pidana thd korporasi, dpt berupa :

a.   Pidana penjara thd pengurusnya, dpt ditambah

b.   Denda, dpt ditambah

c.   Pidana tambahan, berupa :

o   Pencabutan ijin.

o   Perampasan harta hasil TPPO.

o   Pemecatan pengurus.

o   Pelarangan thd pengurus unt dirikan korporasi usaha yg sama.

Data kasus trafficking yang ditangani sejajaran Polda Sumatera Utara

wilayah

jmlh kss

 

thn

2008

thn

2009

thn

2010

tahun 2011

tahun 2012 (s/d juni)

DIT RESKRIMUM

17

4

4

12

2

POLRESTA MDN

5

1

 

1

-

DELI SERDANG

1

-

-

-

-

LANGKAT

2

1

1

-

-

BINJAI

1

2

-

-

-

ASAHAN

3

-

-

-

1

KP. 3 BELAWAN

-

-

-

1

-

SIMALUNGUN

2

-

-

-

-

TANJUNG BALAI

1

-

-

-

-

JUMLAH

32 Kasus

8 Kasus

5 Kasus

14 Kasus

3 Kasus

 

Kendala  dan  hambatan Polda Sumatera Utara dalam penanganan TPPO di Provinsi Sumatera Utara meliputi:

1.   Sistem pendataan penduduk ( KTP, Akte Lahir, KK ) yg masih rawan pemalsuan.

2.   Sistem pendataan kependudukan belum online secara Nas.

3.   Korban mencabut  laporan / tuntutan.

4.   TKI bermasalah langsung dipulangkan ke rumahnya masing2 / sdh berangkat lagi  ke LN.

5.   PPTKIS sering berpindah alamat tanpa updating data kpd instansi terkait.

6.   Sistem sel terputus dari korporasi.

7.   Korban tidak tahu identitas pelaku.

8.   Pelaku lari ke LN.

9.   Belum sama persepsi diantara APH dlm pembuktian kasus TPPO.

 

Himbauan kepada masyarakat

Ø Jangan mudah percaya kepada orang yang memberi janji manis dan bujuk rayu dengan impian yang indah (pekerjaan yang bagus, gaji yang tinggi, dll).

Ø Jangan mau menjadi pengantin pesanan (dinikahi  wna dan setelah di luar negeri diperdagangkan).

Ø Hindari pernikahan pada usia dini.

Jika ingin menjadi tki harus melalui agen resmi / pjtki, hindari perorangan

 
Hakcipta@2009 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang