Home » Provinsi » DKI Jakarta » Kecamatan Cempaka Putih Tegas Cegah KDRT
 
Kecamatan Cempaka Putih Tegas Cegah KDRT PDF Cetak E-mail

DKI Jakarta, 23 November 2011.

DKI Jakarta-gugustugastrafficking.org- Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masyarakat bagaikan fenomena puncak gunung es. Banyak permasalahan yang tidak dilaporkan karena masih dianggap aib dalam keluarga dan resiko lainnya dalam hal status dan ekonomi. Kita sebagai PKK, khususnya PIK Keluarga, diharapkan bisa menjadi pendamping yang terpercaya dan bertanggung jawab, sehingga korban KDRT nyaman untuk berkonsultasi dengan kita. Demikian disampaikan oleh Ny. Asril Rizal, Ketua TP PKK Kecamatan Cempaka Putih pada acara Pencegahan dan Penanganan KDRT di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat (22/11).

Acara yang dihadiri oleh kader PKK Kecamatan Cempaka Putih tersebut diisi dengan 3 paparan materi, yang pertama adalah Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi DKI Jakarta oleh Dra.Dyah Kusdewi, Kasubid Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, yang kedua adalah Aspek Ketahanan Keluarga dalam Pencegahan KDRT oleh Elyani, S.Ag, M.Si dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, dan yang ketiga adalah Strategi Operasional PIK Keluarga oleh Walyati Burhanudin, SH, Kasubid PP dan PA, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Jakarta Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkup rumah tangga. Dari pengertian tersebut diharapkan masyarakat dapat memahi tindakan-tindakan yang termasuk KDRT dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan solusi penanganan yang terbaik.

Kewajiban masyarakat untuk turut andil dalam pencegahan dan penanganan KDRT tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 15, yaitu “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan".

Peran kita bersama, khususnya PIK Keluarga adalah membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT merupakan persoalan sosial, bukan individu. Pendampingan korban untuk mengemukakan persoalan kasusnya akan membantu proses penyelesaian kekerasan yang dihadapi dan diharapkan dengan penanganan yang tepat, kasus kekerasan yang telah dialami tidak akan terulang lagi. (dk; BPMPKB Prov. DKI Jakarta).

 
Hakcipta@2009 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang