Home » Provinsi » DKI Jakarta » DKI Jakarta, Tangani Korban Trafficking Lintas Provinsi dengan Komprehensif
 
DKI Jakarta, Tangani Korban Trafficking Lintas Provinsi dengan Komprehensif PDF Cetak E-mail

DKI Jakarta-gugustugastrafficking.org-DKI Jakarta harus bisa menangani korban trafficking dengan komprehensif. Hal ini disampaikan oleh Drs. Asep Syarifudin, M.Si, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta, pada Rapat Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dihadapan peserta aktif dari unit-unit pelayanan Gugus Tugas Trafficking, bertempat di ruang Serba Guna Mitra Kencana BPMPKB Provinsi DKI Jakarta (30/05).

Asep Syarifudin menegaskan, DKI Jakarta sebagai area transit bagi perdagangan orang (trafficking) lintas provinsi, berisiko mengalami berbagai permasalahan sosial yang kompleks. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik antar lintas provinsi, serta koordinasi yang terpadu antar seluruh unit terkait di DKI Jakarta.

Rapat Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dilaksanakan dengan tujuan memperkuat komitmen dan jejaring kerja antar unit pelayanan dalam penanganan korban trafficking perempuan dan anak. Rapat Koordinasi ini dilakukan dengan penyampaian tiga materi yaitu Mekanisme Kerjasama 10 Provinsi Anggota Forum MPU dalam Penanganan Kekerasan dan Perdagangan Orang yang disampaikan oleh BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, Kebijakan Dinas Kesehatan dalam Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Warga DKI dan Luar DKI Jakarta yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, serta Mekanisme Pemulangan Korban Perdagangan Orang yang disampaikan oleh Kementerian Sosial RI.

Rapat Koordinasi ini merupakan tindak lanjut Pemerintah DKI Jakarta dalam mendukung Program Lintas Provinsi Mitra Praja Utama (MPU), dimana terdapat Nota Kesepahaman Gubernur Anggota Mitra Praja Utama untuk kerjasama antar 10 provinsi, yaitu antara DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menangani kasus trafficking yang terjadi di wilayahnya, kemudian memulangkan korban ke daerah asal.

Nota Kesepahaman yang telah disusun oleh Badan PP dan PA 10 provinsi tersebut mengatur mekanisme kerjasama dalam penanganan korban baik secara fisik dan psikis sesuai dengan kebutuhan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT, PKT, P2TP2A), serta secara medis melalui 17 Rumah Sakit rujukan dan 44 Puskesmas Kecamatan. Di DKI Jakarta, upaya ini tidak terlepas dari peran unit-unit seperti Dinas Sosial sebagai aspek rehabilitasi sosial dan pemulangan korban, PPT/P2TP2A sebagai aspek psikososial dan pendampingan, UPPA Polda/Polres sebagai aspek penegakan hukum, serta Rumah Sakit/Puskesmas sebagai aspek penanganan dan pemulihan fisik secara medis.

Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya koordinasi dan kerjasama yang solid untuk seluruh Unit Pelayanan Terpadu yang ada di DKI Jakarta dan Provinsi di luar DKI Jakarta yang menjadi anggota Mitra Praja Utama dalam menangani korban, serta masing-masing daerah dapat memberikan pelayanan yang komprehensif sehingga perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan sesuai dengan Standar Operation Procedure (SOP) yang berlaku (dk).

 
Hakcipta@2009 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang