Home » Provinsi » DIY Yogyakarta » Lembaga Layanan » Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi DIY
 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi DIY PDF Cetak E-mail

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dahulu merupakan Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BPPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pendukung kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan Perempuan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Keluarga Berencana.

BPPM provinsi DIY memiliki Visi : ”Terwujudnya Perempuan dan Masyarakat yang mandiri dan Sejahtera”.

Untuk mencapai Visi tersebut BPPM Provinsi DIY mengusung Misi :

  1. Meningkatkan peran, perlindungan dan kualitas perempuan dan anak dalam keluarga dan masyarakat yang berkeadilan dan kesetaraan Gender.
  2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan potensi masyarakat untuk kemandirian.
  3.  Mewujudkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
  4.  Meningkatkan pelayanan internal dan pengembangan  Kualitas Sumber Daya Manusia. 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana serta masyarakat dengan fungsi sebagai berikut:

  1.  Penyusunan program kerja pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana serta masyarakat;
  2. Penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarega berencana serta masyarakat;
  3. Pengembangan partisipasi dan potensi perempuan
  4. Penyelenggaraan perlindungan  hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan;
  5. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender;
  6.  Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan dan lembaga yang peduli terhadap perempuan;
  7.  Fasilitasi dan advokasi keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  8. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
  9. Pemberian fasilitas di pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota;
  10. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, dan keluarga berencana serta masyarakat;
  11. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas fungsinya. 

Pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

  1. Fasilitasi Pelatihan keadilan dan kesetaraan gender untuk perbaikan kondisi dan peningkatan posisi perempuan dalam kehidupan individu, keluarga maupun masyarakat.
  2. Fasilitasi peningkatan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan, termasuk organisasi perempuan.
  3.  Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak, meliputi konsultasi, advokasi, pendampingan dan penanganan kasus.
  4.  Fasilitasi bantuan peningkatan kualitas hidup untuk perlindungan perempuan dan anak.
  5.  Fasilitasi pengembangan lembaga ekonomi perdesaan untuk peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
  6. Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan.
  7. Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
  8.  Fasilitasi pendistribusian Raskin
  9.  Fasilitasi Tentara Manunggal Masuk Desa
  10.  Fasilitasi penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
  11.  Fasilitasi perlindungan hak reproduksi individu dan promosi pelayanan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak
  12. Fasilitasi Pembinaan Peranserta Masyarakat (Advokasi dan Konseling) untuk Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi yang Mandiri. 

BPPM Provinsi DIY beralamat di Jl. Tentara Rakyat Mataram No.31 Yogyakarta. Telp. (0274) 562714, Fax. 558402 website:http://www.bppm.jogjaprov.go.id

 
Hakcipta@2009 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang