Jakarta, Kompas - Pemerintah harus mempersiapkan sistem pemulangan tenaga kerja Indonesia melalui terminal umum Bandara Soekarno-Hatta, Banten, dengan matang.

Tanpa pembenahan sistem pemulangan, tetap akan membuat TKI menjadi sasaran empuk penjahat. Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (25/1).

Komisi IX membidangi ketenagakerjaan, transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan. Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka, mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah.

Tanpa pembenahan sistem pemulangan TKI, keamanan mereka pulang ke daerah asal akan tetap menjadi persoalan besar.

”Ini kemudian jangan sampai terjadi pergeseran makna seolah-olah Terminal IV itu memang dibutuhkan (demi keamanan TKI). Di negara mana pun tidak ada terminal khusus. Semua warga negara melewati jalur yang sama (di bandara),” ujar Rieke.

Okky Asokawati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta Kemennakertrans melibatkan perwakilan pemerintah daerah di Jakarta untuk mengurus pemulangan TKI ke daerah. ”TKI harus menjadi subyek, bukan obyek,” kata Okky.

Muhaimin mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan dasar hukum pemulangan TKI lewat jalur umum. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk sosialisasi pemulangan TKI di bandara. ”Awal Februari ini akan dipersiapkan semua komponen pendukung uji coba,” ujarnya. (ham)

Sumber: KOmpas.Cetak (26/1)