Home » Kabupaten » Karimun » PERTEMUAN PENGEMBANGAN JEJARING BIRO PP SETDA PROP.KEPRI DI KAB. KARIMUN
 
PERTEMUAN PENGEMBANGAN JEJARING BIRO PP SETDA PROP.KEPRI DI KAB. KARIMUN PDF Cetak E-mail

Senin, 23 Nopember 2009

Karimun – gugus tugas trafficking.org – Pertemuan Pengembangan Jejaring Perlindungan Dan Penanggulangan Korban Trafficking Dan Tindak Kekerasan Tingkat Propinsi Kepri Di Kabupaten Karimun dibuka langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Muhammad Yassin, MR,SH taggal 18 Nopember 2009.

Dalam penyampaiannya menyatakan usaha – usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah seperti diantaranya proses penegakan hukum. Jangan adanya toleransi terhadap upaya pencegahan trafficking dan memberi hukuman terhadap pelaku trafficking. Beliau juga menambahkan Kasus trafficking ini juga menyangkut masalah citra/marwah bangsa. Karena negara Indonesia adalah merupakan Negara yang bermoral/bermarwah.

Dalam usaha pencegahan Trafficking ditemukan beberapa permasalahan khusus yang berkaitan dengan trafficking perempuan dan anak diantaranya:

1.      Posisi kondisi Geografis Kepulauan Riau, menjadi daerah tujuan akhir dan sekaligus menjadi transit pengiriman orang keluar negeri baik legal maupun illegal.

2.      Propinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah pengiriman kembali (Deportasi) tenaga kerja Indonesia bermasalah (TKI-B) dari luar negeri (khususnya Malaysia). Setiap minggunya mencapai 300-700 orang TKI-B dari Malaysia yang dideportasi melalui Kepri, khusunya Tanjung pinang.

3.      Banyaknya kasus-kasus trafficking yang ditemui di kepulauan Riau yang telah ditangani di Rumah Singgah Engku Puteri, pada umumnya berasal dari luar wilayah Kepulauan Riau.

4.      Belum adanya kesepakatan dan kerjasama antar Pemerintah Propinsi Kepri dan daerah asal korban terhadap upaya penanganan dan penanggulangan korban.

5.      Terbatasnya anggaran/biaya yang dimiliki dalam rangka penanggulangan korban trafficking dan upaya –upaya pencegahan/penanganan dan penindakan pelaku.

6.      Sarana dan fasilitas yang dimiliki untuk penanganan korban masih sangat minim, belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki rumah singgah/shelter.

7.      Belum terbentuknya satuan tugas (satgas TKI-B) tingkat Propinsi, yang ada saat ini adalah Satgas TKI-B kota Tanjung pinang.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan SETDA Propinsi Kepri Dra.Pudji Astuti, MT

Kasat Reskrim Polres Karimun AKP.Boy Herlambang, SIK menjelaskan upaya pencegahan (Preventif) terhadap trafficking ini seperti :

1.   Melakukan pemeriksaan atau razia ditempat-tempat rawan terjadinya tindak pidana penyuludupan manusia seperti pelabuhan resmi dan tidak resmi, panti pijat, dan lain – lain.

2.   Melakukan patroli rutin diwilayah perairan Kabupaten Karimun guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan manusia (Trafficking).

3.   Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan siswa sekolah tentang modus-modus pelaku (Trafficker) dalam mencari/membujuk korban untuk dijadikan sasaran trafficking (perdagangan orang).

Beliau menambahkan dalam upaya pencegahan ini dijumpai hambatan seperti kurangnya kerjasama antara instansi terkait guna pencegahan pidana trafficking di wilayah Kabupaten Karimun.

Seiring dengan berkembangnya Batam sebagai daerah transit perdagangan internasional, Batam juga tumbuh sebagai salah satu daerah perindustrian, tetapi hal ini membawa dampak negative dengan semakin merebaknya tempat-tempat hiburan serta lokalisasi prostitusi.

Para pekerja seksual yang berada di Batam saat ini sebagian besar berasal dari daerah di luar Batam sendiri, yang dikirim oleh jaringan dan sindikat prostitusi yang terkoordinir secara rapid an professional, sindikat ini biasanya berhasil mengirimkan pekerja seksualnya dengan cara menipu dan mengelabui korban dengan menawarkan bekerja pada sebuah kafe, tempat karaoke, kedai dan pelayan retoran, tetapi setelah tiba di Batam korban kemudian dijadikan pekerja seks.

Hal yang menjadi permasalahan saat ini adalah ketika korban tidak berdaya untuk keluar dari lokalisasi, dikarenakan pengawalan dan pengawasan yang ketat kepada korban, juga keberhasilan jaringan ini untuk menutup dan menyembunyikan diri dari aparat penegak hukum, dan hal tersebut menjadikan para wanita dan anak yang menjadi korban semakin terjerumus.

Masalah trafficking ini bukanlah merupakan masalah perorangan saja tetapi merupakan masalah kita semua. Pernyaan oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Ir. Supinah, M.Si   (Ff)

 
Hakcipta@2009 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang