|
Rekomendasi Rakornas PPTPPO 2012 |
 |
 |
 |
|
RUMUSAN HASIL RAPAT KOORDINASI NASIONAL GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2012 Hotel Aston-Bogor, 6-8 Juni 2012 A. Memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan arahan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2012 dengan tema “Peningkatan Strategi dan Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Rangka Meminimalisir Jumlah Korban TPPO”, yang diselenggarakan pada tanggal 6-8 Juni 2012 di Hotel Aston Bogor, Jawa Barat. |
|
Selanjutnya...
|
|
Jaksa: Hak Restitusi Sulit Dilaksanakan |
|
|
|
|
Hak restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang sangat sulit dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Teguh Suhendro dari Kejaksaan Agung dihadapan peserta Rakornas Gugus Tugas PPTPPO di hotel Aston, Bogor (7/6). |
|
Selanjutnya...
|
|
Rumah Perempuan Cegah Perdagangan Orang di tingkat Desa |
|
|
|
|
Rumah Perempuan berperan penting dalam membangun kesadaran warga desa dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disampaikan oleh Libby Sinlaeloe, Rumah Perempuan, Kupang, Nusa Tenggara Timur, dihadapan peserta Rakornas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di Hotel Aston, Bogor (7/6). |
|
Selanjutnya...
|
|
UU PTPPO Sangat Bagus Lemah Implementasi |
|
|
|
|
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan Undang-Undang yang sangat bagus, tetapi pelaksanaan belum optimal. Hal ini disampaikan oleh Kombes Pol., Alex Sampe, SH, MH, dari BAHARKAM, POLRI dihadapan peserta Rakornas Gugus Tugas PPTPPO di Hotel Aston, Bogor (7/6). |
|
Selanjutnya...
|
|
Perlu Ada Komitmen Baru Dalam Upaya PPTPPO |
|
|
|
|
Komitmen baru, peningkatan kapasitas pendamping korban perdagangan orang, dan koordinasi antar Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi kunci utama dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disampaikan oleh Dra. Sri Danti, MA, Ketua Sekretariat Gugus Tugas PPTPPO pada Rakornas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Hotel Aston, Bogor (6/6). |
|
Selanjutnya...
|
|
|
Pernikahan Dini Pintu Awal Perdagangan Orang |
|
|
|
|
Pernikahan dini salah satu pemicu terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disampaikan oleh Linda Amalia Sari, S.IP, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada pembukaan “Rakornas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” di Hotel Aston, Bogor (6/6). |
|
Selanjutnya...
|
|
Workshop Analisis Implementasi Perda No. 6 Tahun 2004. |
|
|
|
|
Medan-gugus tugas Trafiking, org. Workshop Analisis Implementasi Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak yang dilaksanakan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu bertempat di Candi Hotel, Jl. Darussalam No. 124 Medan pada tanggal 6 Desember 2011. Peserta workshop analisis terdiri dari Instansi/Lembaga Terkait, Pemprovsu, LSM, Organisasi Pemerhati Perempuan dan Anak yang ada di Provinsi Sumatera Utara. |
|
Selanjutnya...
|
|
Trafficking di Jabar Terbanyak |
|
|
|
|
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kasus perdagangan orang (trafficking) di Jawa Barat sangat memprihatinkan. Provinsi yang berbatasan langsung dengan ibu kota itu masih berada di peringkat pertama kasus trafficking terbanyak. "Setiap tahun semakin bertambah," kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Barat, Sri Asmawati, Senin (23/4). |
|
Selanjutnya...
|
|
Pemahaman TPPO Masih Rendah |
|
|
|
|
Kupang-ykai.net, Ketertarikan orang Kupang bekerja ke luar negeri sangat tinggi. Mereka menganggap jika tetap tinggal di Kupang, maka tidak terdapat pekerjaan yang berpenghasilan di atas 1,3 juta rupiah. Hal ini berbeda jika mereka bekerja ke luar negeri dengan pendidikan SD, maka mereka mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi. |
|
Selanjutnya...
|
|
Ratifikasi Perlindungan TKI Internasional Disahkan |
|
|
|
|
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan ratifikasi konvensi internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
“Saya sangat mengapresiasi telah disahkannya konvensi Pekerja Migran. Semoga dengan disahkannya UU konvensi buruh migran ini dapat mendorong posisi tawar Indonesia untuk melingungi TKI di luar negri,” kata Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran, Jumat (13/4). |
|
Selanjutnya...
|
|
Gugus Tugas Trafiking. Org. Medan 3 Juli 2012. Pentingnya 
