Home
 
Bahan Rakornas GTPPTPPO 2015 PDF Cetak E-mail

RAPAT KOORDINASI NASIONAL GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2015

TEMA : Strategi dan Inovasi dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015 – 2019 dan Pengalaman Terbaik Yang Sudah Dilaksanakan.

Jakarta, 23 - 25 Agustus 2015

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit, komprehensif serta pelibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat dan semua pemangku kepentingan lainnya dalam pencegahan dan penanganannya. 

Selanjutnya...
 
PR Bersama Tuntaskan Persoalan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang PDF Cetak E-mail

 

Jakarta – gugustugastrafficking.org – PR bersama untuk menjawab dan menuntaskan berbagai persoalan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disampaikan oleh Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dihadapan peserta Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Hotel RedTop, Jakarta (24/8).

Selanjutnya...
 
Buruh Migran Indonesia Perlu Perlindungan Serius PDF Cetak E-mail

Gugustugastrafiking.org.Medan Agustus 2015. Buruh Migran Indonesia Perlu Perlindungan Serius Migrasi tenaga kerja antar negara merupakan pilihan utama untuk bertahan hidup, terutama bagi masyarakat di daerah perdesaan. Migrasi kerja antar negara menjadi penyangga ketika terjadi krisis ekonomi. Namun fakta menunjukkan, para pekerja-pekerja Indonesia di luar negeri banyak mendapatkan perlakuan eksploitasi dari gaji tidak dibayar, kecelakaan kerja, meninggal dunia, pelangaran hukum.

Selanjutnya...
 
Pencegahan Dan Penanganan TPPO Berbasis Masyarakat dan Komunitas Di Provinsi Sumatera Utara PDF Cetak E-mail

Gugustugastrafiking.org.Sumut. 28 April 2015. Pencegahan Dan Penanganan Tppo Berbasis Masyarakat Dan Komunitas  Di Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka peningkatan pemahaman dan penyadaran aparat serta unsur masyarakat, terkait upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq. Biro Pemberdayaan perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu akan melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan TPPO Berbasis Masyarakat dan Komunitas di Provinsi Sumatera Utara”, yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 April 2015 bertempat di Ruang Kenanga Kantor Gubsu. Lt. 8 Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan.

Selanjutnya...
 
Kebijakan Pemprov Sumatera Utara Terkait Upaya Perlindungan Dan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak PDF Cetak E-mail

Gugustugastrafiking.org.sumutprov.Medan Mei 2015. Kebijakan Pemprov Sumatera Utara Terkait Upaya Perlindungan Dan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak. diantaranya:

PERLINDUNGAN  PEREMPUAN DAN ANAK

(Peraturan Daerah terkait Perlindungan Perempuan dan Anak)

1.    Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak.

2.    Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

3.    Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Selanjutnya...
 
Kasus Perdagangan Orang Tidak Boleh Dibiarkan Terjadi PDF Cetak E-mail

Jakarta – gugustugastrafficking.org – Kasus perdagangan orang tidak boleh dibiarkan terjadi. Hal ini disampaikan oleh Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dihadapan peserta “Pertemuan Bakohumas Tahun 2015” di Lantai 10, Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta (22/4).

Selanjutnya...
 
Capaian Pelaksanaan Gugus Tugas PPTPPO Pusat PDF Cetak E-mail

Jakarta – gugustugastrafficking.org – Secara umum sebagian besar masing-masing Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana dimandatkan oleh RAN PTPPO dan ESA Tahun 2009 – 2014. Hal ini disampaikan oleh Sri Danti Anwar, Sekretaris Kementerian PP dan PA, sekaligus Kepala Sekretariat Gugus Tugas Pusat dihadapan peserta rapat “Dalam rangka penguatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO)” di Ruang Rapat Lantai 3, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta (10/4).

Selanjutnya...
 
Kabupaten Simalungun Fasilitasi Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak PDF Cetak E-mail

Gugustugastrafiking.org.medan. April 2015. Kabupaten Simalungun Fasilitasi Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sosialisasi dan Advokasi tersebut turut hadir Instansi/SKPD/Lembaga terkait Kabupaten Simalungun, GOW, TP. PKK, TOGA, TOMA dan lain-lain. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor PP dan PA Kabupaten Simalungun yang semula akan dibuka oleh Asisten Kesejahteraan dan Sosial Setdakab Simalungun.

Selanjutnya...
 
Best Practice Penanggulangan Perdagangan Orang PDF Cetak E-mail

Jakarta - gugustugastrafficking.org - Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisasi, maka untuk memberantasnya harus secara terorganisasi pula melalui Gugus Tugas. Selain perlu mendapatkan dukungan dari aparat penegak hukum, pendamping korban, shelter, SKPD yang terkait, media massa. Hal ini disampaikan oleh Dr. Hamid Patilima, sebagai penulis laporan "Best Practice - Penanggulangan Perdagangan Orang (Layanan Non Legal dan Legal) dihadapan peserta rapat Gugus Tugas Nasional, Ruang Rapat Lantai 3 Gedung KPPPA, Jakarta (19/3).

Selanjutnya...
 
Sosialisasi Gerakan Nasional AKSA PDF Cetak E-mail

Dalam rangkaian kegiatan Bapak Bupati Malang �Bina Desa� Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang melaksanakan Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GNAKSA) dan Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMTAS). (13/01)

Selanjutnya...
 
Perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban PDF Cetak E-mail

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan pengantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Hal ini termuat dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Uraian lengkap mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diklik di sini

 
« MulaiSebelumnya12345678910BerikutnyaAkhir »

Halaman 1 dari 50
Hakcipta@2009 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang